Integrasikan Ketahanan Pangan dengan Visi Kemaritiman Pemerintah

22-03-2017 / KOMISI VI

Ketahanan pangan dan kemaritiman merupakan program prioritas pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dua program ini didukung oleh infrastruktur dan energi yang cukup. Namun yang amat disayangkan sampai saat ini belum ada integrasi yang harmoni antara ketahanan pangan dengan kemaritiman. Permasalahan ini disebabkan karena para pembantu Presiden belum mampu menerjemahkan visi misi pemerintah.

 

Anggota Komisi VI DPR RI Aria Bima mendesak agar para pemangku kepentingan di eksekutif mampu memaksimalkan potensi kekayaan laut Indonesia. Sehingga kebutuhan pangan Nasional bisa tercukupi, dan nutrisi bagi 240 juta masyarakat Indonesia bisa terpenuhi. "Soal pangan bisa teratasi kalau ada integrasi antara program kemaritiman dan pangan," hal tersebut dia ungkapkan saat rapat Komisi VI dengan Deputi BUMN, Direktorat Jenderal Perdagri, Direktur Utama Berdikari, Perum Bulog dan Pelni, di Nusantara I, Senayan Jakarta, Rabu (22/3/2017).

 

Menurut Bima, saat ini program ketahanan pangan dengan visi kemaritiman belum terkoneksi secara baik. Dia meminta agar BUMN yang berkaitan langsung dengan sumber daya laut bisa memanfaatkan potensi maritim nusantara. Ikan sebagai biota laut yang tidak mudah habis, anugrah Tuhan untuk makluknya tidak termanfaatkan dengan baik. Jika dibandingkan antara perternakan dengan sektor perikanan laut lebih mudah dalam perawatan, tidak perlu penggemukan sepeti ternak.

 

"Pangan dan kemaritiman belum konek. Pangan dari sumber daya laut itu apa? yang paling sederhana dan bergizi tinggi adalah ikan," tandas Bima.

 

Dia menimbang-nimbang, antara perternakan dan perikanan, komoditas perterkan lebih rumit, karena masih banyak kartel di dalamnya, industri dan pasar perternakan banyak yang bermain curang. Oleh sebab itu BUMN harus cermat mengatasi persoalan ini, formulasinya antara regulator dan oprator harus duduk bersama memikirkan solusi yang tepat.

 

"Kita samakan persepsinya baru perspektifnya. Kita tidak akan satu perspektif kalau persepsinya memaknai program prioritas pangan gak satu cara pandang. Coba dipikirkan langkah trobosan soal ikan, ikan dengan harga murah sampai ke rakyat. Kalau seminggu makan ikan tiga kali, orang Indonesia bisa menjadi aset seperti orang Jepang, jadi pintar-pintar otaknya," imbuh Bima. (eko/foto:runi/od.)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...